Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bersama Majelis
Rektor (MRPTNI) memberikan beasiswa kuliah bagi 600 siswa/siswi asli Papua.
Juru Bicara UP4B Amiruddin, Kamis
(13/6/2013), mengatakan, dalam program yang disebut ADIK-PAPUA itu, telah
dilakukan seleksi. Seleksi pada hari Rabu, 12 Juni, diselenggarakan di 12
tempat di Papua dan Papua Barat. "Ada 2.697 siswa yang daftar," kata
Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, pendaftaran dan
seleksi administrasi telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten dan
kota sejak Mei-Juni ini. Sebanyak 600 calon mahasiwa yang akan diterima ini
akan kuliah di 39 perguruan tinggi negeri (PTN) di luar Provinsi Papua dan
Papua Barat untuk berbagai program studi yang mereka pilih.
Misalnya, fakultas kedokteran,
kesmas, farmasi, pertanian akuntansi, ilmu pendidikan, teknik, dan statistika.
"Tujuan program ini untuk pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan
untuk anak-anak Papua yang lulus SMA dan sederajat," kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, ini menjadi
terobosan dalam melakukan percepatan pembangunan dan pemihakan bagi orang Papua
asli. "Kami harap kesenjangan pendidikan jadi bisa diatasi," kata
Amiruddin.
Selain uang kuliah, Rp 1 juta per
mahasiswa per bulan di PTN di seluruh Indonesia, beasiswa juga, termasuk biaya
pemondokan selama kuliah. Selain itu, juga ada asuransi kesehatan dan biaya
transportasi dari Papua ke kota tempat anak-anak itu kuliah. Menurut rencana,
akan dilakukan pembekalan bagi para calon mahasiswa baru itu di Universitas
Cendrawasih dan Universitas Papua (Unipa).
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/06/13/19501268/600.Anak.Papua.Kuliah.Gratis.di.PTN.SeIndonesia
Seiring dengan hal tersebut diatas, maka suatu hal tindakan
tradisi yang sedang berkembang di pelosok pegunungan tengah Papua khususnya di
meuwodide sudah terkenal yang diidentik dengan tradisi budaya kerja Togel yang
bukan pada tradisi budaya kerja asli yang turun temurun dari nenek moyang kita,
leluhur kita. Sebab dengan tradisi
tersebut, maka kita belum tahu akibat yang akan kita alami nantinya seketika
kita berpartisipasi dalam tradisi togel tersebut.
Dampak negatif/ Akibat dari pengaruh tradisi togel:
1.
Hilangnya budaya kerja individu
2.
Mengundang masalah lain yang berakibatkan dari
permainan togel seketika individu menjadi agen atau transaksi togel.
3.
Kehidupan keluarga menjadi kurang sederhana
4.
Hilangnya identitas pribadi sebagai seorang
manusia yang berakal yang jiwanya seorang lelaki atau perempuan tangguh dalam
menghadapi dan memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.
5.
Awal Membuka dan mengajar pengaruh negatif
terhadap anak-anak dan adik2 serta yang
massa perkembangannya masih jauh ketimbang massa Orang tua yang berakibatkan
massa depan menjadi buntuh
6.
Dekadensi dalam budaya kerjasama.
7.
Dan hilangnya dasar-dasar budaya kerja asli
lainnya.
Seketika kita melihat hal-hal yang menjadi dampak togel,
perlunya ada kesadaran dan refleksikan secara individu dan kita harus meberi
pengaruh positf terhadap orang2 kita yang sudah terlibat dalam melakukan tindakan
yang menjadi agen/ transaksi dalam game
togel. Sebab ini merupakan hal yang sangat urgensi terhadap kehidupan kita
kedepannya. Jika kita hanya melihat dan mebiarkan terhadap orang2 kita di
Meuwodide yang sudah berpatisipasi dalam
transaksi Togel tanpa ada saran dan masukannya, kita belum tahu kapan akan
terjadi harinya terhadap hilangnya identitas diri kita sebagai orang koteka
yang berdomisili di pelosok Meuwodide yang selama ini sudah terkenal yang
diidentik dengan budaya BETERNAK, BERTANI DAN BUDAYA KERJA lainya yang selalu
di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan terbawah arusnya dengan
perkembangan budaya modernisasi, dan tetap saja akan punah dan hilang secara bergiliran budaya
kerja kita orang meuwodide yang sudah lama di identik dengan tradisi yang
bersifat turun temurun yang sudah lama sejak ditanamkan oleh leluhur kita
sebagai tonggak dasar usaha kita meuwodide.
Kalau bukan kita yang menjadi agen pembaharuh dan agen scanisasi
terhadap pengaruh budaya asing dan pengaruh globaliasi yang bersifat
negatif terhadap mempertahankan budaya
kerja yang sudah ada dasar yang turun temurun dari leluhur kita di meuwodide,
siapa lagi yang akan menjadi pribumu di Meuwodide? Ini merupakan suatu hal
sangat mendesak secara individual dan tugas kita bersama selalu eksis
mempertahankan budaya kita sebagai Orang Koteka, Meuwodide.
Hal ini merupakan suatu refleksi fakta dari saya, seketika
saya pulang kampung pada bulan Desember 2012, kemarin. Dan hal inilah yang merupakan suatu tradisi realitas yang sedang
terjadi dan berkembang saat ini khususnya di pelosok pegunungan tengah Papua,
Meuwodide.
Oleh: Dogomo Yan.
Jayapura (2/10)---Sebanyak 18 mahasiswa asal Papua yang ikut
dalam Program Afirmatif Pendidikan Tinggi (Dikti) 2012 dari Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang ditempatkan di
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengaku merasa
terlantar. Sebab mereka merasa belum mendapat dukungan fasilitas
pendidikan, seperti asrama, biaya hidup, dan pendukung lainnya di
kampus.
Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di NTB (IMAPA-NTB), Melky Sedek Samon. “Kami menilai progrma UP4B tak diseriusi secara baik dalam penanganan mahasiswa yang direkrut dengan berbagai disiplin ilmu di beberapa universitas ternama di seluruh indonesia,” katanya ke tabloidjubi.com lewat handpone, Selasa (2/10).
Menurut Melky, persoalan mendasar adalah tidak ada fasilitas pendukung yang disediakan awal untuk kepentingan kelanjutan mahasiswa-mahasiswa itu. “Misalnya seperti asrama, biaya hidup dan makan, biaya pendukung lain di kampus. Apalagi beberapa dari mereka sedang ambil ilmu kedokteran dan tidak pernah mengikuti praktek, dikarenakan tak ada biaya praktek dan buku-buku penunjang lainnya,” jelasnya.
Melky menjelaskan, para mahasiswa Papua yang baru masuk Universitas Mataram, NTB, masing-masing ada dua orang di Jurusan Kedokteran, tiga orang Jurusan Mesin, satu orang Jurusan Elektro, lima orang di Jurusan Teknik Sipil, tiga orang di Jurusan Pertanian, dan dua orang di Jurusan Ekonomi Akutansi. “Akibatnya, ada banyak mahasiswa ini berkeinginan balik ke Papua untuk masuk di universitas yang ada di Papua. Bahkan kini sudah ada dua orang yang pulang,” katanya.
Hal senada dibenarkan, Sekertaris IMAPA–NTB, Yulius Irsan Wou. Menurutnya, sejak awal rombongan mahasiswa baru ini dari Papua dan tiba di Mataram pada tanggal 7 September 2012, semua aktivitas berjalan baik, apakah di kampus ataukah masalah biaya praktek dibiayai oleh mahasiswa sendiri.
“Sementara setiap rumah kos yang ditempati para mahasiswa biaya per bulannya dari Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. Sehingga mempengaruhi proses belajar di kampus. Bahkan nantinya, jika tak mampu membayar, pasti akan dikeluarkan dari kampus,” kata Yulius.
Menurut Yulius, mahasiswa yang ada saat ini sudah tak punya biaya lagi, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam program ini. “Semoga ada keberpihakan yang jelas dan perhatian dalam program ini, sehingga mahasiswa yang ada tidak terlantar,” harapnya.
Sekadar diketahui, Program Afirmatif Dikti 2012 yang diprakarsai UP4B pada Agustus 2012, telah meminta sebanyak 31 rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia berada di Papua untuk menerima 747 putera-puteri calon mahasiswa asli Papua, yang lolos seleksi program itu.
Para calon mahasiswa ini akan menempuh pendidikan strata 1 (S1) atau sarjana di berbagai PTN di luar Papua dengan mendapatkan beasiswa dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Mereka memilih salah satu dari 40 program pendidiakn, diantaranya kedokteran, teknik, arsitektur, akutansi, peternakan, statistika dan berbagai bidang lainya.
Menanggapi hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam group jejaring sosial facebook untuk UP4B, dijelaskan berulang kali telah disampaikan bahwa UP4B bukanlah sebuah lembaga eksekutor (pelaksana). Sehingga UP4B tidak memiliki program dan dana, yang memiliki program dan dana adalah pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
Peranan UP4B adalah sebagai pemerakarsa atau inisiator Program Afirmatif Dikti 2012 berperan sebagai fasilitator pertemuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk Program Afirmatif Dikti 2012. Juga hanya mengadakan seleksi dan memutuskan penerimaan calon para mahasiswa adalah masing-masing PTN melalui rapat-rapat MRPTNI.
Disampaikan pula, beberapa klarifikasi beberapa hal mengenai Program Afirmatif Dikti 2012, diantaranya, pemberian beasiswa dalam bentuk pembebasan uang pangkal dan uang kuliah/ SPP selama 4 tahun sudah diberikan oleh PTN penerima (ini bisa mencapai ratusan juta rupiah). Biaya pendidikan di PTN akan ditanggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Biaya keberangkatan putra-putri asli Papua ke PTN tujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Ada beberapa diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memberikan bantuan tiket dan uang saku saat putra-putri mereka berangkat,” demikian tulisan dari jejaring sosial di UP4B facebook group. Sedangkan beberapa staf UP4B yang dipercayakan, saat dihubungi belum sempat memberikan penjelasan.
Pada bagian lain, dijelaskan pula oleh lembaga yang dipimpin Bambang Dharmono sebagai pimpinan UP4B, bahwa dana Bantuan Jatah Hidup untuk 6 bulan pertama sebesar Rp 600-800 ribu per bulan, tempat tinggal dan transportasi diberikan oleh Dikti yang selanjutnya bulan ke-7 (tujuh), dan seterusnya harus sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Beberapa minggu terakhir ini mereka sedang merealokasi budget untuk bantuan jatah hidup tersebut dan ini butuh waktu. Inilah masa kritis dan banyak putra-putri asli Papua ini yang tidak tahan dan pulang. (Jubi/Eveerth Joumilena)
Sumber: tabloidjubi
Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di NTB (IMAPA-NTB), Melky Sedek Samon. “Kami menilai progrma UP4B tak diseriusi secara baik dalam penanganan mahasiswa yang direkrut dengan berbagai disiplin ilmu di beberapa universitas ternama di seluruh indonesia,” katanya ke tabloidjubi.com lewat handpone, Selasa (2/10).
Menurut Melky, persoalan mendasar adalah tidak ada fasilitas pendukung yang disediakan awal untuk kepentingan kelanjutan mahasiswa-mahasiswa itu. “Misalnya seperti asrama, biaya hidup dan makan, biaya pendukung lain di kampus. Apalagi beberapa dari mereka sedang ambil ilmu kedokteran dan tidak pernah mengikuti praktek, dikarenakan tak ada biaya praktek dan buku-buku penunjang lainnya,” jelasnya.
Melky menjelaskan, para mahasiswa Papua yang baru masuk Universitas Mataram, NTB, masing-masing ada dua orang di Jurusan Kedokteran, tiga orang Jurusan Mesin, satu orang Jurusan Elektro, lima orang di Jurusan Teknik Sipil, tiga orang di Jurusan Pertanian, dan dua orang di Jurusan Ekonomi Akutansi. “Akibatnya, ada banyak mahasiswa ini berkeinginan balik ke Papua untuk masuk di universitas yang ada di Papua. Bahkan kini sudah ada dua orang yang pulang,” katanya.
Hal senada dibenarkan, Sekertaris IMAPA–NTB, Yulius Irsan Wou. Menurutnya, sejak awal rombongan mahasiswa baru ini dari Papua dan tiba di Mataram pada tanggal 7 September 2012, semua aktivitas berjalan baik, apakah di kampus ataukah masalah biaya praktek dibiayai oleh mahasiswa sendiri.
“Sementara setiap rumah kos yang ditempati para mahasiswa biaya per bulannya dari Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. Sehingga mempengaruhi proses belajar di kampus. Bahkan nantinya, jika tak mampu membayar, pasti akan dikeluarkan dari kampus,” kata Yulius.
Menurut Yulius, mahasiswa yang ada saat ini sudah tak punya biaya lagi, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam program ini. “Semoga ada keberpihakan yang jelas dan perhatian dalam program ini, sehingga mahasiswa yang ada tidak terlantar,” harapnya.
Sekadar diketahui, Program Afirmatif Dikti 2012 yang diprakarsai UP4B pada Agustus 2012, telah meminta sebanyak 31 rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia berada di Papua untuk menerima 747 putera-puteri calon mahasiswa asli Papua, yang lolos seleksi program itu.
Para calon mahasiswa ini akan menempuh pendidikan strata 1 (S1) atau sarjana di berbagai PTN di luar Papua dengan mendapatkan beasiswa dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Mereka memilih salah satu dari 40 program pendidiakn, diantaranya kedokteran, teknik, arsitektur, akutansi, peternakan, statistika dan berbagai bidang lainya.
Menanggapi hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam group jejaring sosial facebook untuk UP4B, dijelaskan berulang kali telah disampaikan bahwa UP4B bukanlah sebuah lembaga eksekutor (pelaksana). Sehingga UP4B tidak memiliki program dan dana, yang memiliki program dan dana adalah pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
Peranan UP4B adalah sebagai pemerakarsa atau inisiator Program Afirmatif Dikti 2012 berperan sebagai fasilitator pertemuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk Program Afirmatif Dikti 2012. Juga hanya mengadakan seleksi dan memutuskan penerimaan calon para mahasiswa adalah masing-masing PTN melalui rapat-rapat MRPTNI.
Disampaikan pula, beberapa klarifikasi beberapa hal mengenai Program Afirmatif Dikti 2012, diantaranya, pemberian beasiswa dalam bentuk pembebasan uang pangkal dan uang kuliah/ SPP selama 4 tahun sudah diberikan oleh PTN penerima (ini bisa mencapai ratusan juta rupiah). Biaya pendidikan di PTN akan ditanggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Biaya keberangkatan putra-putri asli Papua ke PTN tujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Ada beberapa diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memberikan bantuan tiket dan uang saku saat putra-putri mereka berangkat,” demikian tulisan dari jejaring sosial di UP4B facebook group. Sedangkan beberapa staf UP4B yang dipercayakan, saat dihubungi belum sempat memberikan penjelasan.
Pada bagian lain, dijelaskan pula oleh lembaga yang dipimpin Bambang Dharmono sebagai pimpinan UP4B, bahwa dana Bantuan Jatah Hidup untuk 6 bulan pertama sebesar Rp 600-800 ribu per bulan, tempat tinggal dan transportasi diberikan oleh Dikti yang selanjutnya bulan ke-7 (tujuh), dan seterusnya harus sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Beberapa minggu terakhir ini mereka sedang merealokasi budget untuk bantuan jatah hidup tersebut dan ini butuh waktu. Inilah masa kritis dan banyak putra-putri asli Papua ini yang tidak tahan dan pulang. (Jubi/Eveerth Joumilena)
Sumber: tabloidjubi