Dalam kehidupan selalu berdampingan dan di lalui dengan segala bentuk sumber-sumber Etika kehidupan. Artinya, segala tindakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dilaksanakan atas dasar hukum-hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum yg sesuai. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah (pemilukada), khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati. Sejak 2003 lalu, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini dilaksanakan secara demokrasi yaitu langsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat melalui pemungutan suara.

Selama ini, munculnya ekses pemilukada yang berupa pelanggaran yang terjadi, maupun dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan pemilukada telah diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian seperti ini merupakan langkah tepat. Namun patut disayangkan, karena kurangnya bukti atau bahkan ketiadaan bukti dan saksi yang berani memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, menjadikan penegakan hukum menjadi semacam upaya menegakkan benang basah saja alias sia-sia. Buntutnya, pelanggaran demi pelanggaran dan penyimpangan demi penyimpangan pada setiap even ‘pesta demokrasi’ tersebut tetap saja masih ada dan selalu terjadi.

Maka untuk dapat memilih bupati dan wakil bupati yang ideal , tidak ada jalan lain kecuali adalah dengan menciptakan pemilukada yang berkualitas. Yaitu, menjadikan kewajiban kita semua, penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), panitia pengawas pemilukada (panwaslukada) termasuk panwaslukada kecamatan dan desa, serta peserta pemilukada dan masyarakat pemilih untuk sama-sama menciptakan penyelenggaraan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) serta tegas dalam pelaksanaan pemilukada disetiap ketua pemungutan yang di bertugaskan.

bagaimana memilih pemimpin yang baik?

Membicarakan masalah kepemimpinan, sama tuanya dengan usia sejarah manusia. Bahwa umat manusia di dunia ini pada hakekatnya ditentukan oleh beberapa orang saja, yang berstatus sebagai ‘pemimpin’. Oleh karena itu, misi pemilukada mempunyai arah dan tujuan untuk memilih profil pemimpin yang amanah, jujur bertanggung jawab, yang mampu mengayomi dan melindungi rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemilukada harus dipatuhi semua pihak. Tahapan dalam pencalonan pun harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan penyelenggara.

Selain itu, persyaratan bupati dan wakil bupati pun harus lolos ‘verifikasi’ dan ‘seleksi’ administrasi maupun nonadministratif.

Indikator calon bupati dan wakil bupati yang didambakan (berkualitas), adalah:

Pertama:  orang yang amanah, yakni orang yang terbaik menurut ukuran manusia dan dan pemimpin yang takut aka TUHAN.

Kedua: orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan, yaitu orang yang mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dan menyatukan dirinya dengan sistem tata sosial yang berlaku.

Ketiga: orang yang mempu memberikan contoh teladan yang baik, yaitu orang yang sikap perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku.

Keempat: orang yang mampu meyakinkan orang lain dan membangkitkan motivasi kepada rakyatnya.

Kelima: orang yang mampu mendinamisir organisasi, yaitu mengembangkan, menumbuhkan dan mengaktualisasikan organisasi kepemerintahan.

Keenam: orang yang mampu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan organisasi menuju pembaharuan dan konsisten terhadap kemajuan, serta

Ketujuh: orang yang memiliki kepribadian/sifat yang merupakan syarat ideal seorang calon pemimpin, Antara lain memiliki  sifat jujur , bersikap wajar, bertindak tegas , berpenampilan sederhana, berjiwa besar (amanah), memiliki pandangan jauh ke depan (fatonah), selalu mawas diri, dan memiliki sense of responsibility yang tinggi, serta orang yang takut akan Tuhan (UGATAME) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Indikator tersebut di atas adalah bersifat redaksional ideal, yang tentu saja tidak bakal terpenuhi secara akumulatif. Meski demikian setidaknya dalam tatanan wacana telah ditempuh langkah-langkah menuju terpilihnya pemimpin (bupati dan wakil bupati) yang terbaik.

Dunia politik merupakan misteri jangkauan manusia. Sudah berusaha keras untuk menggapai pemimpin yang ideal dan berkualitas dengan memilah dan memilih kriteria yang telah disebut di atas, namun kenyataannya bisa berbalik dan bertolak belakang.

Kita tidak perlu pesimis. Kita berjuang terus sambil melihat, berpikir lalu bertindak dalam pemilukada bupati dan wakilk bupati kabupaten dogiyai demi mengejar dan mendapatkan pemimpin yang bersifat idealistik dan profesionalistik dalam pelayanan/pengayoman masyarakat demi mengejar perubahan pembangunan dogiyai yang adil dan sejahterah di berbagai sektor yang berlaku  agar, tidak terjadi kecurangan dalam aplikasi di lapangan pemerintahan, marilah kita bersatu padu, bekerja sama, dan menganalisa sebelum bertindak dalam pemilukada dogiyai ini. Alangkah mulia dan menggembirakan, apabila kita mendapatkan Kepala Daerahi ideal yang kita dambakan Maka, di wilayah ini akan segera terwujud suatu kemakmuran, keadilan, ketenteraman, kedamaian dan ketenangan hidup demi menuju DOGIYAI DOU ENA.

catatan khusus

ASAS kunci utama dalam PEMILIHAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI sebagai pemimpin yang baik dan berprofesi adalah TAKUT AKAN TUHAN dalam menjabat sebagai kepala daerah selama 5 tahun kedepannya yang mampu membawah perubahan DOGIYAI dr sifat2 pembangunan yang masih ada saat ini dan kami harapkan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Dogiyai bukan menghadirkan disintegrasi solidaritas antar bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun perlu dipahami bahwa dalam perolehan suara adalah bersifat demokrasi dan rakyatlah yang berhak dan berkuasa sepenuhnya dalam penentuan suara rakyat demokrasi. Maka kami harapkan bahwa, pemilukada harus di lakukan nantinya secara aman, damai, tentram, dan adil tanpa terjadi kecurangan dalam pemilhan, demi kedepannya menjadi "DOGIYAI DOU ENA" sesuai mottonya.